JENEPONTO – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jeneponto membatasi anggaran Pra Porprov Sulawesi Selatan.
Pembatasan anggaran tersebut untuk setiap cabang olahraga (cabor) yang mengikuti Pra porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Sulawesi Selatan hanya sejumlah Rp 4.000.000 per cabor.
Hal itu telah disampaiikan saat rapat Koordinasi dan konsolidasi cabang olahraga menghadapi Kualifikasi menuju Porprov Wajo-Bone 2026. Rapat berlangsung di Sekretariat KONI Kab. Jeneponto pada Sabtu 19 April 2025.
Ketua KONI Kab. Jeneponto Ir. Alamzah Mahadi Kulle menyampaikan bahwa anggaran Pembinaan Cabang Olahraga melalui KONI sebesar Rp 200 Juta untuk 31 cabor.
“Dana 200 juta untuk 31 cabor yang aktif sangat minim untuk pencapaian prestasi yang di harapkan oleh para pembina cabang olahraga”, ujar Ketua KONI Kab. Jeneponto Ir. Alamzah Mahadi Kulle saat itu.
Namun pengurus cabang olahraga yang hadir dalam rapat terus sangat miris dan pesimis dengan anggaran pembinaan yang sangat tidak efesien di karenakan tidak mencukupi untuk sarana dan prasarana serta kebutuhan atlit Pra porprov.
“Anggaran 4 juta per cabor? tidak mungkin dan tidak masuk diakal, kami sewa rumah di makassar dari tempat pertandingan saja habis 3,5 juta untuk 5 hari. Bagaimana makan minumnya, bagaimana vitaminnya”, terang salah satu pengurus cabor yang enggan disebut namanya. Selasa, 30/9/2025.
Belum lagi kami harus menyiapkan dana untuk pemusatan latihan, transport mobil, sarana alat bertanding, kaos tim kontingen serta biaya yang tidak terduga lainnya. Jelasnya lagi.
“Kalau menjadi pengurus KONI Jeneponto dengan hanya mengandalkan dana hibah untuk mengelola organisasi KONI, saya pikir banyak yang bisa seperti itu”, ungkapnya.
Tapi yang dibutuhkan Pengurus KONI yang kreatif menggalang dana dari donatur, apalagi ketua KONI Jeneponto saat ini kan seorang pengusaha. Sebagaimana visi misinya siap berkorban untuk kemajuan olahrgga Jeneponto. Tandasnya.
“Bila KONI Jeneponto masih menggunakan manajemen seperti itu yang tetap empat juta per cabor, prestasi yang diraih kemungkinan karena pengurus cabor yang tidak mau malu. Bukan karena ditunjang dana KONI Jeneponto, inilah yang harus dikritisi”, ungkapnya.
Perlu di ingat, KONI ada karena hadirnya cabang olahraga. Tanpa cabor maka KONI tidak ada artinya. Bila empat juta per cabor dikali 31 cabor berjumlah 124 juta, masih banyak sisanya.
“Maka jangan sampai memanfaatkan cabor hanya untuk kepentingan mencairkan dana hibah tanpa memikirkan keringat para pelatih cabor. Saya pikir Aparat Penegak Hukum (APH) perlu memeriksa pengurus KONI Jeneponto. Pungkasnya.
Daeng Na
