JAKARTA – Praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) periode 2019–2025 terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fakta mengejutkan menunjukkan bahwa buruh yang seharusnya membayar tarif resmi Rp275 ribu, dipaksa membayar hingga Rp6 juta.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan aliran dana hasil pemerasan ini mencapai Rp81 miliar dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Kemnaker.
“Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 dengan biaya yang seharusnya (sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP), kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah Rp81 miliar,” kata Setyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).
Setyo merinci, sejumlah pejabat menerima aliran dana besar ini, antara lain:
Irvian Bobby Mahendro (IBM): Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022–2025), menerima Rp69 miliar untuk belanja, hiburan, DP rumah, kendaraan, penyertaan modal, dan setoran ke pejabat lain.
Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH): Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja, menerima Rp3 miliar (2020–2025), digunakan untuk mobil Rp500 juta dan transfer Rp2,53 miliar.
Subhan (SB): Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 (2020–2025), menerima Rp3,5 miliar dari 80 perusahaan PJK3.
Anitasari Kusumawati (AK): Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja, menerima Rp5,5 miliar (2021–2024).
Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) alias Noel: Wakil Menteri Ketenagakerjaan (2024–2029), menerima Rp3 miliar dan satu motor Ducati Scrambler.
Fahrurozi (FRZ) & Hery Sutanto (HS): Menerima lebih dari Rp1,5 miliar.
Chairul Fadhly Harahap (CFH): Sesditjen Binwasnaker & K3, menerima mobil dan aliran rutin Rp50 juta per minggu.
“Hal ini menjadi ironi, ketika kegiatan tangkap tangan KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” tegas Setyo.
OTT KPK digelar mulai Rabu (20/8/2025). Sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Noel, dengan barang bukti berupa uang tunai, 22 kendaraan (15 mobil dan 7 motor), uang tunai Rp170 juta, dan USD 2.201.
Dari total tersangka, 11 orang ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK Gedung Merah Putih.
Id Amor
