JAKARTA – Beberapa Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak beroperasi lantaran adanya desas desus tidak akan jalan dapur MBG bila tidak melalui legislator partai gerindra, benarkah demikian?
Hasil penelusuran media ini, bisa disimpulkan bahwa peminat untuk usaha dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) masyarakat sangat antusias.
Namun sangat disayangkan, bila hanya untuk perizinan membangun hingga beroperasinya dapur MBG harus melalui oknum legislator partai Gerindra. Benarkah demikian?
Program MBG yang menyasar ribuan siswa di sejumlah dengan minimal 3000 lebih siswa per dapur disuplay makan bergizi gratis dari pihak pengelola baik itu dapur oleh Yayasan, oleh Polri ataupun lainnya.
Bila adanya oknum legislator membuat keputusan seperti ini, maka berdampak langsung pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hang semestinya beroperasi tapi terhalang.
Pada pantauan media ini pada dapur MBG terutama diwilayah Indonesia tengah Provinsi Sulawesi Selatan contohnya, dapur MBG kini harus terhenti sementara. Padahal kelayakan dapur 99℅ layak beroperasi namun terkendala hanya dengan perlu adanya rekomendasi oknum legislator tersebut.
“Bahaya itu kalau begini, istilahnya seolah oknum legislator itu yang penentu padahal kami mengikuti semua prosedur pembangunan dan penataan dapur MBG sesuai juknis dari BGN”, ujar salah satu pendiri dapur MBG di Kota Makassar yang enggan disebut namanya. Selasa, 22/7/2025.
Kami minta Badan Gizi Nasional (BGN) turun evaluasi ke lapangan terkait program MBG di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Jangan hanya mendengar laporan sepihak karena yang korban adalah para pengusaha yang mengeluarkan biaya tidak sedikit dan rakyat serta calon pekerja yang siap kerja”, pungkasnya.
(*)
