Suhunews.id– Aktivitas pemasangan kabel jaringan WiFi yang dilakukan PT Global Net di Desa Rewataya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, menuai sorotan serius.
Perusahaan tersebut diduga melakukan pemasangan jaringan tanpa mengantongi dokumen perizinan yang dipersyaratkan.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut pemasangan kabel jaringan telekomunikasi, melainkan juga menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap aturan serta kewenangan pemerintah dalam mengawasi aktivitas usaha di wilayah Kabupaten Takalar.
Sejumlah warga Desa Rewataya menyatakan keberatan atas aktivitas tersebut.
Mereka mempertanyakan dasar hukum perusahaan melakukan pemasangan jaringan, sementara bukti perizinan yang sah tidak pernah diperlihatkan kepada masyarakat.
“Kami keberatan, jangan sampai ada perusahaan yang bekerja di wilayah kami tanpa aturan yang jelas. Kalau belum ada izin, seharusnya tidak boleh dipasang,” ujar salah seorang warga Desa Rewataya. Senin (16/11/2026)
Klaim Sudah Kantongi Izin, Bukti Dokumen Justru Tak Diperlihatkan
Sorotan semakin menguat ketika awak media mempertanyakan legalitas pekerjaan tersebut kepada sejumlah pekerja lapangan PT Global Net.
Para pekerja mengklaim bahwa perusahaan telah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Takalar.
Namun, ketika diminta menunjukkan dokumen sebagai bukti atas klaim tersebut, mereka tidak mampu memperlihatkannya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius. Jika benar telah mengantongi izin, mengapa dokumen legalitas tersebut tidak dapat ditunjukkan saat diminta?
Klaim lisan tentu tidak dapat dijadikan pengganti dokumen resmi.
Apalagi, aktivitas pemasangan jaringan yang menggunakan ruang atau fasilitas tertentu harus memperhatikan ketentuan perizinan dan persetujuan dari instansi maupun pihak yang berwenang.
PTSP Takalar: Belum Ada Permohonan Perizinan
Untuk memastikan legalitas kegiatan tersebut, awak media kemudian melakukan konfirmasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Takalar.
Hasil pengecekan kepada instansi tersebut justru memunculkan fakta yang semakin memperkuat sorotan publik.
Berdasarkan data administrasi yang diperiksa, permohonan perizinan PT Global Net terkait kegiatan pemasangan kabel jaringan di Desa Rewataya belum tercatat.
Perwakilan PTSP Kabupaten Takalar menegaskan bahwa kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan atau perizinan harus terlebih dahulu melalui mekanisme pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan dokumen resmi sesuai ketentuan.
“Berdasarkan data yang kami miliki, sampai saat ini PT Global Net belum mengurus perizinan untuk kegiatan pemasangan kabel di Desa Rewataya. Kegiatan yang dilakukan tanpa izin resmi tidak boleh dilanjutkan,” ujar perwakilan PTSP Kabupaten Takalar.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.
Sebab, terdapat perbedaan antara klaim pekerja yang menyebut perusahaan telah memperoleh izin dengan hasil pemeriksaan administrasi di instansi perizinan.
Pemerintah Jangan Tutup Mata, Kabel Terpasang Perlu Dievaluasi
Atas kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta tidak tinggal diam.
Dinas terkait perlu segera turun ke lapangan untuk memeriksa legalitas pemasangan jaringan, termasuk memastikan apakah perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, administratif, serta persetujuan penggunaan ruang atau fasilitas yang menjadi lokasi pemasangan kabel.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk menghentikan sementara pekerjaan dan memerintahkan pembongkaran instalasi yang terbukti tidak memiliki dasar persetujuan yang diwajibkan.
Jangan sampai perusahaan dapat dengan leluasa melakukan pekerjaan di wilayah kepulauan tanpa pengawasan dan kepastian legalitas yang jelas.
Masyarakat juga meminta aparat pemerintah dan instansi teknis melakukan penelusuran menyeluruh.
Bukan hanya memeriksa dokumen perizinan, tetapi juga mengidentifikasi siapa pihak yang memberikan persetujuan, bagaimana proses pemasangan dilakukan, serta apakah terdapat penggunaan aset atau fasilitas publik tanpa izin.
Di tengah polemik tersebut, PT Global Net perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum pemasangan kabel jaringan di Desa Rewataya.
Perusahaan harus menjelaskan jenis izin yang telah dimiliki, instansi penerbitnya, serta dokumen persetujuan teknis maupun penggunaan fasilitas yang menjadi dasar pekerjaan di lapangan.
Editor : Darwis












