Suhunews.id– Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (DPN KPPHMRI) dengan tegas menyatakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya praktik perjudian togel ilegal di Kota Sorong.
DPN menduga aktivitas haram yang dikendalikan oleh bandar Hartono dan kelompoknya, termasuk Agus Cs, berlangsung dengan bebas karena adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum.
“Praktik ilegal seperti ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan mencederai kepercayaan masyarakat. Kami tidak akan tinggal diam,” ujar Vice Presiden DPN KPPHMRI, Sulkipani.
Jaringan Togel Ilegal di Sorong
Kelompok yang disebut sebagai “Group HRT” diduga telah lama beroperasi di bisnis judi togel dan kembali aktif di wilayah Sorong Barat.
Agus Cs, sebagai kaki tangan Hartono, menjalankan sejumlah lapak yang tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga memperburuk moral dan integritas hukum di daerah tersebut.
DPN KPPHMRI mengungkap bahwa sejumlah oknum aparat penegak hukum diduga menerima setoran dari jaringan ini untuk memberikan perlindungan.
Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
“Ketika hukum dipermainkan, siapa yang sebenarnya dilindungi? Masyarakat atau pelaku kejahatan?” tegas Sulkipani.
Desakan untuk Tindakan Tegas
DPN KPPHMRI mendesak Kapolresta Sorong untuk mengambil langkah konkret dan transparan dalam membongkar jaringan perjudian ini, termasuk peran Agus Cs dan pihak-pihak yang terlibat. “Ini bukan sekadar masalah perjudian, tetapi soal integritas dan keadilan,” tambah Sulkipani.
DPN juga berkomitmen memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang ingin melawan praktik ilegal tersebut.
“Kami siap mendampingi siapa pun yang ingin mengembalikan keadilan di Sorong,” ujar Sulkipani yang juga merupakan alumni Harvard University.
Penegakan Hukum sebagai Harga Mati
DPN KPPHMRI menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku perjudian adalah harga mati bagi penegakan hukum di Indonesia.
Jika aparat terus menutup mata, DPN siap mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban hukum.
“Masyarakat tidak boleh diperlakukan seperti ini. Hukum harus ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu,” pungkas Sulkipani.
DPN berharap langkah ini menjadi awal dari pembenahan sistem penegakan hukum di Kota Sorong, sekaligus peringatan bagi siapa pun yang mencoba merusak keadilan dan keamanan masyarakat.
Sementara, Kapolresta Sorong, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, Saat di komfirmasi terkait Maraknya Judi togel melalui whatsappnya hanya dibaca
Bersambung…
Editor : Darwis
Follow Berita Suhunews.id di Google news
